50 Tahun Pencaplokan, Al-Quds Dalam Proyek Penyelesaian Damai Published: Tue, 27-June-2017

Selain hak utama, prinsip dasar dan tempat suci di Palestina, persoalan Al-Quds menjadi paling kompleks. Pada saat yang sama, ia menjadi penghalang utama bagi solusi politik dalam perundingan dengan Israel. Tidak berlebihan jika katakana, Al-Quds – yang menjadi esensi konflik dengan penjajah Israel – diabaikan dan dilepaskan melalui kompromi-kompromi. Mari melihat bagaimana persoalan Al-Quds dalam proyek penyelesaian damai dan bagaimana terlihat jelas bahaya “jalan perundingan” terhadap nasib akhir Al-Quds di masa mendatang.

Al-Quds Dalam Kesepakatan Cam David 1979: pembahasan Mesir – Israel didasarkan kepada resolusi DK PBB nomer 2422 namun kesepakatan yang diambil tidak mengisyaratkan soal Al-Quds. sikap Amerika mendukung sikap Israel yang menyerukan agar menunda perundingan soal Al-Quds Timur dan tidak memasukkan kota ini dalam wilayah Palestina yang akan diterapkan “pemerintah otonomi”.

Al-Quds Dalam Perundingan Damai Yordania – Israel: pasal 9 kesepakatan Israel – Yordania, Israel harus mengormati peran dan kewajiban khusus Yordania terhadap tempat suci Islam di Al-Quds. Ketika digelar perundingan status akhir, Israel akan memberikan prioritas bagi peran historis Yordania di tempat-tempat suci tersebut.

Al-Quds Dalam Kesepakatan Oslo: kesepakatan Oslo sepi dari teks kesepakatan “komitmen” yang mengharuskan pihak Israel terkait Al-Quds, tidak pula dibahas definitive Al-Quds yang perlu dirundingkan dalam pembicaraan final. Pihak Palestina menilai perundingan akan membahas kedaulatan politik atas Al-Quds timur termasuk masjid Al-Aqsha. Sementara itu, Israel berniat merundingkan manajemen tempat suci agama saja.

Al-Quds Dalam Perundingan Pelin – Abu Mazin 1995: pembicaraan perundingan yang disponsori Swedia yang berisi kesepahaman soal sejumlah masalah termasuk Al-Quds Raya (Jerusalem Raya) dan akan digabungkan bagian timur kota Ezeriah dan Abu Des yang disebut kemudian dengan Al-Quds, sementara bagian lainnya dari Al-Quds disebut Ibukota Israel. sementara tempat-tempat suci termasuk masjid Al-Aqsha sebagai wilayah dengan memiliki kekebalan dan dibawah kekuasaan Palestina.

Al-Quds dalam Perundingan Cam David 2000: perundingan dengan sponsor Amerika yang dihadiri presiden Amerika kala itu Bil Clinton dan presiden Palestina Yaser Arafat dan PM Israel Ehud Barack. Pihak Israel berkeras dalam perundingan ini bahwa Al-Quds adalah ibukota satu Israel dan memiliki “sejenis” kedaulatan terhadap masjid Al-Aqsha yang mereka sebut “temple (kuil)”. Usulannya Israel memiliki kedaulatan atau kedaulatan bersama dengan umat Islam di sebagian wilayah al-Aqsha atau bahkan dengan membangun Kuil Yahudi dengan tiang tinggi di atasnya. Otoritas Palestina berkeras mereka berhak dengan kedaulatan atas Al-Quds Timur dan menjadi ibukota terbuka dan ibukota bagi dua negara.

Al-Quds dalam Gagasan Bil Clinton 2000: karena perundingan-perundingan sebelumnya runtuh, maka presiden Amerika menggagas proyek penyelesaian Al-Quds sebagai prinsip dasar umum bahwa wilayah-wilayah yang dihuni penduduk Arab Palestina adalah wilayah Palestina dan wilayah yang dihuni Yahudi adalah wilayah Israel, menjamin pengawasan riil Palestina atas masjid Al-Aqsha dengan menghormati keyakinan warga Yahudi. Juga mengusulkan dua gagasan; Palestina memiliki kedaulatan atas masjid Al-Aqsha dan Israel berdaulat atas “Tembok Al-Barraq” (tembok ratapan) dan kedaulatan bersama terhadap persoalan penggalian di bawah masjid Al-Aqsha dan di belakang Tembok Al-Barraq. (at/pip)

 

Source: The Palestinian Information Center